<H1>
blog anike
</H1> |
<H2> Rabu, 12 Juni 2019 </H2> |
<H2> Minggu, 25 Januari 2015 </H2> |
<H2> Jumat, 28 November 2014 </H2> |
<H2> Arsip Blog </H2> |
<H2> Mengenai Saya </H2> |
<H3>
Review larissa
</H3> |
<H3>
tugas 1 smt 6
</H3> |
<H3>
tgs 5
</H3> |
<H3>
TUGAS 5 PKN SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA
</H3> |
<H3>
a
Sistem kepartaiannya multipartai </H3> |
<H3>
b.
Perdana menteri sebagai kepala eksekutif di
masing-masing provinsi </H3> |
<H3>
c.
Para menteri bertanggung jawab kepada presiden </H3> |
<H3>
d.
Jumlah provinsi di Afrika selatan ada 9 </H3> |
<H3>
e.
Jumlah anggota dewan nasional adalah 310 </H3> |
<H3>
f.
Setiap provinsi di Afrika Selatan memiliki satu
penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menterig.
Presiden merupakan pemimpin partai mayoritas di
parlemenh.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahani.
Sistem pemilu secara perwakilan proporsional </H3> |
<H3>
j.
Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat
yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut </H3> |
<H3>
k.
Pemilu terakhir pada April 2004, dimana partai
ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
</H3> |
<H3>
l.
Partai ANC bersama partai kebebasan Inkatha
(6,97%) membentuk aliansi pemerintahan. </H3> |
<H3>
m.
Partai oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat
(12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP
(1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%) </H3> |
<H3>
n.
Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah
400 </H3> |
<H3>
o.
Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu
legislatif, ekskutif dan yudikatif </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
kelebihan indonesia dari afrika selatan </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Pemerintah
yang bertanggung jawab </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Salah satu demokrasi yang tertua dan
lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas
koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi.
Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi
(seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh
pemerintah federal Australia yang pertama.
Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih
terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan
intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori
reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern.
Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi
terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia
Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih
kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih.
Pada dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu suara
per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda.
Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer
dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.
Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif,
dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman
keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh
prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni
Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen.
Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris
secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal
(atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur
Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya
bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan. </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
UUD tertulis </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Seperti Amerika Serikat namun
berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undangundang dasar tertulis. UUD
Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan
luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dan
teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada
Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang
bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk
setiap negara bagian.
Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara
bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab
konstitusional pemerintah federal.
UUD Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu
referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar
pemilih harus ikut serta.
Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh
kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh
salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh
mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas
negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau
bebeberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut,
mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui
perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’.
Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi
berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.
Pemilih pada umumnya enggan mendukung apa yang mereka pandang sebagai
peningkatan kekuasaan pemerintah federal.
Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum. </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Kedaulatan parlementer </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
UUD Australia menjabarkan kekuasaan
pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi
menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada
kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang
luas kepada eksekutif.
Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih
mayoritas di majelis tersebut.
Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi
sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih
untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh
senator yang menghadapi pemilih.
Di semua parlemen Australia, pertanyaan dapat diajukan tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah
dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya- Jawab. Oposisi menggunakan
pertanyaan untuk mencecar pemerintah. Pemerintahan memberi kesempatan kepada
para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara
positif, atau untuk menyerang Oposisi.
Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan
akurat tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan Waktu
Tanya-Jawab dan debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini
membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan
berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif. </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Kekerapan pemilihan umum </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Pemilihan umum nasional harus
diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama parlemen
federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun.
Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui
permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum.
Partai yang berkuasa berganti rata-rata setiap lima tahun sejak federasi
berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi. Partai
Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama — 23 tahun — dari 1949
hingga 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang
dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian
pemerintahan. </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Pemungutan suara </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Seluruh warga negara yang berusia di
atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal
atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau
tuntutan pidana. </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Partai </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Seperti halnya di negara lain,
partai politik Australia dan kegiatan internalnya umumnya tidak diatur, namun
disiplin internal partai sangat ketat. Australia memiliki sistem resmi
pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan
Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.
Australia memiliki empat partai politik utama. Partai Buruh Australia (ALP)
adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia. ALP
telah berkuasa sejak akhir 2007. Partai Liberal adalah partai sayap kanan
tengah. Partai Nasional Australia, sebelumnya Partai Negeri, adalah partai
konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Partai Hijau Australia adalah
partai sayap kiri dan lingkungan.
Partai politik utama Australia memiliki tata cara terstruktur untuk melibatkan
anggota mereka dalam pengembangan kebijakan partai atas isu tertentu. Politisi
terpilih jarang yang menentang partai mereka di parlemen.
Meskipun para komentator Australia mengamati bahwa pemilihan umum semakin
bersifat ‘presidensial’ dalam arti beberapa metode kampanye Amerika telah
digunakan, struktur dasar sistem Australia cenderung menekankan posisi
kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi.
Seperti halnya di negara demokrasi lainnya, biaya kampanye pemilu dan sumber
dana kegiatan politik menjadi isu di Australia. Sejak 1984, sistem pendanaan
publik (dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Australia) dan keterbukaan kampanye
pemilihan umum telah diterapkan. Partai harus meraih sedikitnya 4 persen dari
suara yang sah dalam pemilihan yang mereka ikuti untuk menerima dana publik.
Partai-partai harus mengungkapkan pengeluaran kampanye dan sumber-sumber
sumbangan di atas batas yang sudah ditentukan.
Calon perorangan juga harus mengungkapkan sumber sumbangan di atas batas
tertentu. Partai dan perorangan yang mengikuti pemilihan umum tidak secara
berturut-turut harus mengungkapkan hadiah dan sumbangan yang diterima di selang
kampanye. </H3> |
<H3>
Kelebihan
Indonesia dari afrika dan Australia : </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Badan eksekutif lebih stabil </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Kekurangan kedudukannya karena
tidak Kekuasaan eksekutif di luar </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
tergantung pada parlemen Masa jabatan badan eksekutif </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan lebih jelas dengan jangka waktu kekuasaan mutlak
tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 Sistem pertanggung jawabannya </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
tahun dan presiden Indonesia kurang jelas Penyusunanvselama 5
tahun program kerja kabinet mudah disesuaikan </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Pembuatan keputusan/kebijakan dengan jangka
waktu masa publik umumnya hasil tawar- jabatannya menawar antara eksekutif
dengan Legislatif bukan tempat
kaderisasi </H3> |
<H3>
legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas dan untuk jabatan-jabatan eksekutif memakan waktu yang
lama. karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Tidak ada status tumpang tindih antara badan
eksekutif dan legislatif </H3> |
<H3>
·
Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen </H3> |
<H3>
·
Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena
bertanggungjawab pada presiden </H3> |
<H3>
·
Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada
bayang-bayang krisis kabinet </H3> |
<H3>
·
Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan
jangka waktu tertentu </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
soal </H3> |
<H3>
S </H3> |
<H3>
1. Latar belakang dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden
Soekarno adalah ....
</H3> |
<H3>
a. Sering terjadinya pergantian kabinet </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b. Konstituante bersidang dengan
baik </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c. Konstituante tidak dapat
membuat UUD yang baru </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d. UUD 1950 tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e. semua benar </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
2.Jatuhnya pemerintahan Orde Baru
ditandai dengan demonstrasi besar- </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
besaran dari masyarakat.
Kekuasaan Orde Baru berakhir setelah Presiden </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
Soeharto mengundurkan diri pada tanggal .... </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a. 12 Mei 1997 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b. 21 Mei 1997 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c. 12 Mei 1998 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d. 21 Mei 1998 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e. 13 MEI 1997 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
5 </H3> |
<H3>
73. Afrika
selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota
yang diakui adalah... </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a.
CapeTown </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b.
Johannesburg </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c.
Pretoria </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d.
Bloemfontein </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e.
Victoria </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
3..Menurut UUd 1945 yang telah
diamandemen, presiden dan wakil presiden dipih secara....
</H3> |
<H3>
a. langsung </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b. tidak langsung </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c. terbuka </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d.
dipilih oleh MPR </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e.
DPR </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
4. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sudah sesuai
dengan UUD 1945 pasal .... </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a. a. 34 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b. b. 35 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c. c.36 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d. d.37 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e. e. 33 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
15.
Menteri di australia bertanggungjawab penuh
pada... </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a.
Presiden </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b.
DPR </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c.
Kepala negara </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d.
MA </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e.
Parlemen </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
16.
Sistem parlemen Australia terdiri dari.... </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a.
Senat dan dewan
perwakilan </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b.
majelis nasional dan dewan nasional </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c.
majelis nasional dan dewan perwakilan </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d.
majelis nasional dan dewan nasional provinsi </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitus </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
17..
Setiap negara bagian di Australia diwakili
12 senator yang masa jabatannya ... tahun </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a.
8 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b.
7 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c.
6 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d.
5 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e.
4 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
18.
Australia memiliki parlemen yang bikameral
terdiri dari senat yang berisi ... senator </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a.
100 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b.
90 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c.
310 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d.
400 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e.
76 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
19.
Australia memiliki parlemen yang bikameral
terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ... anggota </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a.
100 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b.
90 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c.
310 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d.
150 </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e.
400 </H3> |
<H3>
10. Akibat berlakunya UUD 1950 yang menganut sistem pemerintahan
parlementer, kecuali .... </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
a. banyak partai
politik yang berdiri </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
b. pemerintahan menjadi
stabil </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
c. kedudukan presiden
sebagai kepala negara </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
d. Pemerintahan tidak
stabil karena sering terjadi pergantian kabinet </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
e. semua benar </H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H3>
</H3> |
<H4>
a.
Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD </H4> |
<H4>
b.
UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab
pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan
dan imigrasi </H4> |
<H4>
c.
Sistem pemerintahan Australia dibangun atas
tradisi demokrasi liberal </H4> |
<H4>
d.
Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional </H4> |
<H4>
e.
Sistem pemerintahan : parlementer </H4> |
<H4>
f.
Bentuk negara : federasi </H4> |
<H4>
g.
Australia terdiri dari 6 negara bagian yang
menjadi negara federasi </H4> |
<H4>
h.
Sistem parlemen yang terdiri dari dewan
perwakilan dan senat </H4> |
<H4>
i.
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang
diangkat oleh parlemen </H4> |
<H4>
i.
Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen </H4> |
<H4>
j.
Kepala negara Australia adalah kepala negara
inggris </H4> |
<H4>
k.
Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang
masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih </H4> |
<H4>
l.
Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun
sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan </H4> |
<H4>
m.
Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan
pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri </H4> |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.